Komisi E Dprd Jakarta

Dapatkan Berita Terkini khusus untuk anda dengan mengaktifkan notifikasi Antaranews.com

Jumat (03/11/2017) Komisi E DPRD DKI Jakarta berkunjung ke DPRD DIY dalam rangka untuk silaturahmi sekaligus sharing pengalaman antarprovinsi. Rombongan DPRD DKI sekaligus Staff Sekretariat yang berjumlah 25 orang  tersebut diterima di Lobby Lantai 1. Kunjungan kerja DPRD DKI disambut hangat oleh Yoeke Indra Agung Laksana selaku Ketua DPRD DIY, Koeswanto selaku Ketua Komisi D, dan Sambudi Selaku Anggota Komisi D.

Pada kesempatan tersebut, Syahrial MM selaku Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta menanyakan beberapa point, kaitannya dengan gesekan antarpemuda, program yang mengakomodir kepentingan kebudayaan serta cara mengembangkan industri kreatif dikalangan pemuda.

“ Bisa tolong diceritakan kepada kita tentang RS tanpa kelas yang ada di Jogja ? “ tanya Taufiqurrahman selaku anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta

Dalam kesempatan tersebut Yoeke Indra Agung Laksana menjelaskan bahwa gesekan antarpemuda dari berbagai daerah memang pernah terjadi, bahkan pada tahun 1970-1980an adalah puncaknya. Namun, boomingnya kos dilingkungan masyarakat membuat gesekan antarpemuda tersebut berkurang karena mereka hidup membaur dengan masyarakat sekitar. Sedangkan rumah sakit tanpa kelas bertaraf Internasional di DIY baru akan dibangun dengan sistem multiyears yang nantinya berlokasi di Kulonprogo, pembangunan RS tersebut tak lain untuk mendukung bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Topik yang menarik dalam kunjungan kerja tersebut membuat Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ashraf, turut serta menanyakan bagaimanakah peningkatan kualitas sumber daya pemuda dan kegiatan industri DIY .

Untuk industri pariwisata menurut survey data nasional kunjungan wisata domestik di DIY sedang melibihi Bali, tetapi kunjungan wisata dari luar negeri masih kecil karena terkendala dengan penerbangan, hanya beberapa negara saja yang bisa langsung ke bandara Jogja (Adisucipto). Sedangkan untuk industri kreatif sentuhan kepemudaannya tinggi, tetapi yang langsung untuk pendukungan dari pemerintah masih minim.

“Kalau di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, masing-masing desa melalui Bupatinya mengusulkan embrio industri apapun yang ada dimasyarakat kemudian disampaikan ke provinsi sehingga yang menangani BPPM, mengenai hasil dari industri tersebut masih dikelola BPPM disamping itu disalurkan ke DISNAKERTRANS kaitannya dengan langkah memberikan keterampilan masyarakat dirumah“ tambah Koeswanto

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta

Minggu, 13 Maret 2022

Rabu, 16 Februari 2022

Meliputi: Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Olah Raga dan Kepemudaan, Dinas Pemberdayaan dan Pengendalian Penduduk, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebudayaan, RSUD dan RSKD, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Biro Kesejahteraan Sosial, serta unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis.

Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.

Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,

Yogyakarta (10/07/2018). Orientasi Gubernur DKI Jakarta yang dituangkan dalam misi dan misi Gubernur ingin mewujudkan tata kehidupan yang Adil, Maju dan Sejahtera. Dengan anggaran sebesar 77,1 triliun tertuang dalam dokumen APBD DKI Jakarta membangun daerahnya. Anggaran yang dialokasikan untuk urusan sosial dan kemasyarakatan sebesar 2,2 triliun.

Itu informasi yang disampaikan oleh pimpinan rombongan komisi E DPRD Propinsi DKI Jakarta dalam kunjungan ke Dinas Sosial DIY pada Jumat, 6 Juli 2018

Rombongan yang dipimpin langsung Pimpinan Komisi E DPRD Provinsi  DKI Jakarta membawa 20 anggota dari perwakilan fraksi dan sekretariat dewan.

Kepala Dinas Sosisl DIY Drs. Untung Sukaryadi menyambut dengan hangat di aula Dinas Sosial DIY. Hampir semua pejabat esselon IV dan III menjadi bagian prosesi kunjungan itu.

Suasana sangat hangat diselingi dengan gurauan yang menandakan suasana kekeluargaan. Dalam kelakarnya. Kepala Dinas menyampaikan bahwa APBD Provinsi DKI Jakarta itu akan kalah saktinya dengan semangat yang dimiliki oleh warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena menurut beliau anggaran tersebut sangat besar bila dibandingkan dengan APBD DIY.

Kepala Dinas Sosial menyampaikan  pemikiran beliau tentang berbagai pembangunan sosial. Ide ide yang telah akan dan sedang dilaksanajan di DIY. Mulai dari penjabaran tentang catur pilar, lansigana, gepeng yang terdaftar dan ide ide yang hanya ada di jogja istimewa.

Di akhir kunjungan dua cindera mata telah berpindah tangan. Jabat erat dan peluk hangat Kepala Dinas dan Pimpinan Komisi E Provinsi DKI Jakarta menandai berakhirnya kunjungan.

Tapi tersisa penjelasan yang belum tuntas tentang status tanah dan kepemilikan tanah di DIY. Jangan bosan untuk kembali mencari terus yang berbeda di Jogja yang pasti istimewa. (wieb’2018).

Penulis : Wibowo Budhi.

Pekerja Sosial di BRSPA DIY merangkap admin website

Pekerja Sosial di BRSPA DIY merangkap admin website

Meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual.